Kenapa Full Day School (FDS) jadi “Masalah” bagi Kaum Nahdliyin?, Ternyata ….

Ternyata.id – Ada hal yang aneh dan jarang terjadi di beberapa daerah, khususnya di kantong kantong Nahdliyin beberapa minggu terakhir, kaum sarungan itu bergerak turun kejalan, istilah umumnya, melakukan demonstrasi, bahkan basis utama NU di jawatimur merencanakan demo besar dalam waktu dekat, dan bisa jadi akan memenuhi Jakarta,

Apa gerangan yg menyebabkan, kaum islam moderat yg selama ini terkenal santun dan selalu mendukung pemerintahan jokowi ini, menjadi ter usik ?

Team ternyata.id mencoba mencari penyebab dan asal muasal, yg membuat kaum Nahdliyin “menggeliat” bangun, menyuarakan kegelisahan mereka.

Ternyata yg menjadi penyebabnya. Adalah Permendikbud no 23 tahun 2017, yg baru saja di tanda tangani Menteri pada tanggal 12 Juni 2017.

Apa pasal yg membikin gerah kaum Nahdliyin dari permendikbud tersebut ?

disebutkan di pasal 2 ayat 1 sampai 4, bahwa hari sekolah adalah 5 hari dan jam belajar mengajar adalah 40 jam seminggu atau 8 jam sehari, dan jam istirahat tidak di hitung sebagai jam mengajar.

Artinya siswa hanya akan bersekolah selama 5 hari, dan setiap harinya siswa akan pulang di atas jam 4 sore (dengan asumsi Proses belajar mengajar di mulai jam 7:30).

lalu apa hubungannya dengan kaum Nahdliyin?

Ini yg menarik dan jarang di ketahui oleh masyarakat umum, khususnya kaum perkotaan, yg saat ini sudah terbiasa dengan 5 hari sekolah dan full day school.

Pondok – pondok pesantren yg mempunyai sekolah sendiri, hanyalah ponpes ponpes besar, dengan kekuatan financial yg cukup baik dan mempunyai santri hingga ribuan, namun diluar ponpes ponpes besar tersebut, banyak sekali ponpes ponpes menengah dan kecil, yg secara riil tidak mempunyai sekolah sendiri.

Jika ponpes ponpes menengah dan kecil tersebut tidak mempunyai sekolah sendiri, maka mau tidak mau, santri harus “dititipkan” ke sekolah sekolah umum sekitar pondok, yah bagaimanapun juga santri harus mempunyai lembaran lembaran legal formal, bahwa mereka sudah lulus smp sma sederajat, saat akan melanjutkan “hidup” mereka kelak.

Nah disini permasalahannya, selama ini yg terjadi adalah Santri belajar di sekolah umum sampai jam 12 siang, setelah sholat dhuhur, santri istirahat dan makan siang, hingga jam 2 siang, mereka melanjutkan belajar di madrasah diniyah, umumnya ngaji ngaji dasar atau istilah di pondok adalah ngaji alat, mulai Nahwu , Fiqh hingga kitab kitab lain, yg menjadi dasar para santri untuk mendalami ilmu ilmu yg lebih dalam di Pondok Pesantren.

Ini yg di pondok pesantren, bagaimana dengan yg dikampung kampung dan di desa desa?

TPQ dan madrasah madrasah diniyah adalah pilihan bagi warga kampung/desa, untuk membekali putra putrinya untuk ilmu agama, dan rata rata dimulai jam 2 siang juga.

Jika sekolah di wajibkan 8 jam sehari, maka para santri dan anak anak kampung, akan pulang sekolah diatas jam 4 sore, sangat tidak mungkin jika di paksakan langsung mengikuti madrasah diniyah di ponpes atau di TPQ TPQ kampung, pun jika di paksakan malam hari, maka akan sangat minim ilmu yg bisa di serap santri, karena biasanya malam hari ba’da maghrib sampai isya di pergunakan full di masjid dan mengaji sendiri sendiri di masjid, atau ngaji Quran di TPQ TPQ, artinya ilmu ilmu dasar akan minim ter ajarkan ke santri.

lho kan ada waktu ba’da Isya’?, bukankah santri juga butuh makan malam, dan di ponpes, jam makan malam (jam 19:30) sampai jam 9 malam, biasanya di pergunakan untuk belajar mandiri, pelajaran pelajaran formalnya di sekolah umum.

Bisa saja dipaksakan utk diniyah di geser malam hari, namun Ponpes hanya akan mendapatkan sisa sisa energi santri, dan santri tidak akan maksimal menyerap ilmu ilmu yg di ajarkan Madrasah diniyah jika sepenuhnya di lakukan malam hari.

Dan jika para santri tidak bisa mendapatkan pelajaran ilmu ilmu dasar terebut secara maksimal, maka yg akan terjadi adalah 10 – 15 tahun lagi, kualitas lulusan ponpes, hanya akan maksimal bagus di pelajaran legal formal, sedangkan nilai nilai dasar keilmuan Agama, khususnya Ahlussunnah Wal Jamaah An Nahdliyah, akan tidak setebal lulusan lulusan sebelumnya.

Lebih jauh lagi, kekuatan keyakinan Nahdliyin terhadap ideologi Islam Ramah, Islam Moderat Islam yg penuh dengan toleransi, bisa jadi tidak akan setebal lulusan lulusan sebelumnya, karena kurangnya pendalaman terhadap basic basic ilmu yg di ajarkan di pondok, karena kurangnya jam pelajaran diniyah, karena dipaksakan mereka harus mau ikut 8 jam sekolah.

Team Ternyata.id juga mencoba mencari latar belakang, kenapa Permendikbud ini bisa “tiba tiba” muncul, ternyata di picu oleh Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2017, yg di tetapkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 30 Mei 2017.

Mencoba mundur lagi kebelakang, kenapa PP no 19 tahun 2017 muncul, karena Pemerintah ingin menertibkan sertfifikasi Guru dan efektifitas serta optimalisasi anggaran pendidikan.

Secara umum, tujuannya baik, yaitu ingin menaikkan kompetensi dan mutu guru guru Indonesia, namun di lain sisi, akan secara sistematis, mendistorsi atau bahkan “mematikan” madrasah madrasah Diniyah dan Ustadz Ustadzah yg aktif di dalamnya.

Usulan dari Team Ternyata.id adalah, Pemerintah mengajak duduk bareng antara, Kementrian Aparatur Negara, Kementrian Agama, Kementrian Keuangan, Kementrian Pendidikan dan unsur unsur masyarakat yg terdampak langsung dari Permendikbud ini, baik PGRI, perwakilan Ponpes ponpes, maupun dari unsur Organisasi keagamaan yg merasa “dirugikan”, dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama.

Dan yg menarik, team Ternyata.id merasakan indikasi, ada pihak pihak yg sengaja kipas kipas dan bertepuk tangan pada akhirnya, jika Pemerintahan Jokowi ini tidak akan mendapatkan dukungan dari Kaum Nahdliyin lagi, walaupun sebenarnya kaum Nahdliyin tidak akan pernah ada niat untuk tidak mendukung pemerintahan yg sah yg sedang berjalan saat ini, namun bukan saat ini targetnya, namun 2019 adalah tujuannya.

Semoga ada solusi terbaik untuk polemik ini.

Komentar Anda

%d bloggers like this: