Jokowi Bagikan 5.903 Setifikat Tanah di Bali, Gubernur Berharap Jangan Di Gadaikan

Setelah membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-1 Partai Hanura di Kuta, Badung, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengikuti acara penyerahan sertifikat hak atas tanah dalam rangka program strategis nasional di Lapangan Renon, DenpasarBali, Jumat (4/8/2017) pagi.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyerahkan 5.903 sertifikat kepada warga Bali.

Presiden berjanji pada tahun 2019 semua tanah di Bali sudah bersertifikat.

“Dari semua (daerah) di Indonesia, di Bali ini ditarget paling cepat. Tahun 2019 semua (sertifikat) akan diberikan di Bali. Padahal, daerah-daerah yang lain pembagiannya akan sampai tahun 2025,” ucap Jokowi.

Mengawali sambutannya di acara itu, Presiden Jokowi sudah membuat hadirin tertawa karena akan menghitung satu persatu sertifikat yang sudah dibagikan oleh BPN.

“Hari ini (kemarin, red) dibagikan sertifikat di Provinsi Balisebanyak 5.903, saya ingin semua sertifikatnya diangkat ke atas untuk mengetahui benar atau tidak telah dibagikan. Satu, dua, tiga, empat belas, 5.903, sudah lengkap semua,” ucap Jokowiyang membuat hadirin tergelak, karena dia tidak benar-benar melakukan hitungan hingga 5.903 kendati semua warga penerima mengangkat sertifikatnya ke atas.

Jokowi mengatakan bahwa sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah.

Di Indonesia ada 116 juta bidang tanah dan baru 46 juta bidang tanah yang bersertifikat.

Di Bali untuk tahun ini diberikan 200.000 sertifikat, dan seluruh bidang tanah di Bali ditargetkan sudah rampung disertifikatkan pada tahun 2019.

Itu merupakan paling cepat dari rencana pemerintah pusat.

“Sapunapi gatra? becik? Ya dikit-dikit harus belajar (bahasa Bali). Kalau bapak-ibu sudah pegang sertifikat, tak ada sengketa antar tetangga, masyarakat, rakyat dengan swasta atau rakyat dengan pemerintah. Sertifikat itu merupakan tanda yang jelas mengenai hak atas tanah. Kalau pegang ini tidak bisa apa-apa orang lain,” ujarnya.

Ia meminta warga Bali pemilik sertifikat mempertimbangkan dengan matang dalam menggunakan sertifikat sebagai jaminan atau agunan pinjaman ke bank.

Jangan sampai sertifikat dijaminkan ke bank untuk dapat pinjaman atau kredit, dan duit pinjaman itu digunakan untuk hal-hal konsumtif atau tidak menghasilkan.

“Jangan sampai terjadi seperti di daerah lain. Dapat pinjaman dari bank misalnya Rp 200 juta, dan sebanyak Rp 100 juta digunakan untuk beli mobil. Semestinya, duit pinjaman digunakan sebagai modal usaha. Nah, keuntungan dari modal usaha baru boleh dibelikan mobil,” kata Presiden.

“Saya juga titip, sertifikat ini dilapisi plastik segera biar tidak mudah rusak. Kedua, sertifikat itu perlu difotokopi. Sehingga kalau hilang, mengurus ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) mudah. Sertifikat ini bisa jadi jaminan ke bank. Tetapi hati-hati, apalagi seperti kata Pak Gubernur (Pastika) tadi, jangan untuk jaminan bank dan duit pinjaman bank dipakai adu ayam. Lebih ngeri lagi itu,” pesan Jokowi sembari menudingkan jari telunjuknya.

Dalam sambutan sebelumnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika memang  mengingatkan tentang pentingnya kehati-hatian untuk mengagunkan atau menjaminkan sertifikat pada bank.

“Sapunapi gatra sareng sami? Becik? Yang terhormat Presiden RI Bapak H. Joko Widodo. Maaf Bapak Presiden kalau di Bali Bapak dipanggil Murdaning Jagat Nusantara. Itu artinya paling tinggi di Nusantara. Kalau Gubernur itu Murdaning Jagat Bali,” ujar Pastika mengawali sambutannya, yang membuat Jokowi tertawa.

Pastika mengatakan, warga Bali sangat menghargai program sertifikat tanah ini dan berterima kasih kepada BPN, karena jumlah sertifikat yang diserahkan cukup banyak, hampir 6.000 lembar.

Dengan penyerahan sertifikat, kata Pastika, hal ini bisa menjadi dukungan awal bagi pengembangan usaha.

“Saya berharap sertifikat tanah masing-masing jangan digadaikan tanpa tujuan jelas apalagi untuk main judi, dan berfoya-foya. Jangan duitnya dipakai berfoya-foya atau main tajen. Nanti sertifikatnya hilang, tanahnya pun lepas,” ujar Pastika.(TRIBUN-BALI.COM)

Komentar Anda

%d bloggers like this: